Peradaban tidak dibangun oleh kecanggihan teknologi yang memecah belah dan mengeksploitasi, melainkan oleh martabat yang terus dipelihara. – Mahatma Gandhi

Di laut lepas, seorang pelaut yang berpengalaman tahu bahwa arah tidak pernah ditentukan oleh satu alat saja. Kompas memang penting, tetapi bisa juga keliru.

Ia membaca angin, menimbang arus, mengamati awan, bahkan memperhatikan burung-burung yang melintas rendah.

Jarum yang tampak mantap kadang bergeser oleh tarikan yang tak kasatmata. Sedikit saja penyimpangan arah, kapal bisa kehilangan pelabuhan.

Laut mengajarkan satu hal yang sederhana: petunjuk teknis berguna, tetapi keputusan akhir tetap memerlukan kewaspadaan manusia.

Pelajaran itu terasa ganjil, tetapi justru selaras untuk hidup manusia hari ini.

Sebab manusia modern sedang memegang kompas baru bernama algoritma.

Semakin banyak hal dipercayakan kepadanya. Apa yang dibaca, apa yang ditonton, siapa yang didengar, ke mana perhatian diarahkan, bahkan bagaimana dunia dinilai.

Pada mulanya semua tampak baik-baik saja.

Kecerdasan artifisial alias akal imitasi hadir sebagai alat bantu. Ia merapikan pekerjaan, mempercepat pengolahan data, menghemat waktu, dan membuat banyak urusan menjadi lebih praktis. Di hadapan segala keterbatasan manusia, teknologi datang seperti pelayan yang cekatan.

AI bekerja dengan cara yang pada dasarnya sangat manusiawi: mengamati, mengenali pola, lalu menirukan. Ia memproses data dalam jumlah besar, merekam kecenderungan, dan menyusun prediksi berdasarkan kebiasaan yang terbaca. Dengan kecepatan yang jauh melampaui manusia, ia belajar dari jejak perilaku manusia sendiri.

Karena itu, pertanyaan tentang AI sebenarnya bukan pertama-tama pertanyaan teknis. Ini adalah pertanyaan tentang manusia. Tentang sejauh mana manusia bersedia menyerahkan penilaian, perhatian, bahkan sebagian kebebasannya kepada mesin yang bekerja berdasarkan pola, bukan kebijaksanaan.

Di sinilah persoalan menjadi lebih serius. Algoritma bukan sekadar alat hitung. Ia juga membentuk medan sosial. Ia menentukan apa yang tampak dan apa yang tenggelam. Ia mengurutkan kepentingan, menonjolkan suara tertentu, dan mengaburkan yang lain. Yang sering dianggap netral, dalam praktiknya kerap memuat logika seleksi yang tidak sepenuhnya terbuka.

Di titik itulah persoalannya tidak lagi teknis. Ia menjadi persoalan nyata. Soal bagaimana manusia membaca dirinya sendiri ketika alat yang diciptakannya mulai diam-diam menentukan arah hidupnya.

Manusia sering membanggakan diri sebagai makhluk yang makin terhubung.

Padahal, boleh jadi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang hadir di banyak ruang, tetapi tidak sungguh-sungguh mendarat di mana pun. Kedekatan tampak terbangun, tetapi perjumpaan yang utuh justru makin jarang terjadi.

Di ruang siber, manusia membangun diri kedua.

Sosok itu menjelma menjadi avatar yang lebih berani, lebih tajam, lebih cerewet, lebih cepat menghakimi. Dari balik layar, makian dapat dilontarkan dengan ringan, seolah-olah kata-kata tidak pernah punya akibat moral.

Namun di dunia nyata, tidak sedikit yang justru membeku.

Tatapan mudah turun ke layar. Percakapan makin kikuk. Keberanian yang melimpah di kolom komentar mendadak menguap ketika seseorang harus hadir sebagai manusia yang utuh di hadapan manusia lain.

Di sinilah alter ego menemukan panggungnya.

Cyberspace menjanjikan kebebasan, tetapi juga menyediakan labirin. Orang merasa bisa menjadi siapa saja, mengatakan apa saja, dan lepas dari beban tanggung jawab. Padahal, yang sering terjadi justru fragmentasi diri.

Manusia seperti hidup dalam teater yang ramai, tetapi batinnya sunyi.

Masalahnya tidak berhenti pada soal citra diri. Ia merembet ke cara manusia berelasi. Bahasa menjadi singkat, keras, dan fungsional. Sapaan dianggap basa-basi. Penghormatan dinilai memperlambat. Kehangatan dipotong agar semua serba sat-set.

Lalu hilanglah sesuatu yang dulu menopang pergaulan: toto kromo.

Toto kromo bukan sekadar sopan santun dalam arti permukaan. Ia bukan tempelan moral untuk acara resmi. Ia menjaga agar komunikasi tidak jatuh menjadi semata-mata pertukaran data. Ia adalah struktur halus yang membuat seseorang sadar bahwa bahasa bukan hanya alat menyampaikan maksud, melainkan juga ruang memelihara martabat.

Ya, di dalam toto kromo, ada pengakuan terhadap martabat.

Ada jarak yang patut. Ada pilihan kata yang menandai kesadaran etis. Ada kehati-hatian agar komunikasi tidak berubah menjadi tabrakan kepentingan.

Ketika itu hilang, yang rusak bukan cuma bahasa.

Yang rusak adalah kepekaan.

Maka muncullah gejala yang semakin lazim: orang sulit membedakan mana gurauan, mana keseriusan; mana teguran, mana penghinaan; mana penderitaan sungguhan, mana sekadar tontonan yang lewat di linimasa. Banyak orang bisa tertawa pada sesuatu yang mestinya menyayat hati, tetapi sekaligus bisa marah berlebihan untuk perkara yang sangat fana.

Lebih celaka lagi, dunia digital juga mengubah watak pergaulan. Di sinilah toto kromo mulai rontok.

Di ruang daring, orang mudah sekali menjadi pemberani dadakan. Mulutnya galak, jarinya lincah, etikanya kempes. Salam hilang. Perkenalan hilang. Hormat tinggal formalitas yang dianggap ribet. Pesan-pesan berubah menjadi potongan komando, singkatan akalan-akalan, dan bahasa ringkas tetapi miskin rasa. Seolah-olah manusia cukup hadir sebagai notifikasi.

Ini bukan sekadar soal sopan santun. Ini soal struktur batin.

Toto kromo, dalam pengertian yang paling hidup, bukan cuma tata cara berbicara. Ia adalah teknologi sosial yang lebih tua dan lebih cerdas daripada aplikasi mana pun. Ia mengajarkan jarak yang patut, penghormatan yang tidak dibuat-buat, dan kesadaran bahwa orang lain bukan tombol yang bisa ditekan sesuka hati.

Namun dalam logika platform, relasi semacam itu dianggap lambat. Lagi-lagi pasar memang suka yang gesit.

Semua harus instan, singkat, langsung jadi. Bahkan empati pun ingin dipercepat. Padahal, justru yang manusiawi sering bekerja lewat jeda, basa-basi, dan kehati-hatian. Dunia digital cuci tangan dengan bilang itu tidak efisien.

Yang paling ironis, semua ini datang dengan wajah progresif.
Seolah-olah yang lambat pasti kalah.

Ini bukan semata-mata krisis etiket.

Ini krisis afeksi.

Algoritma bekerja bukan hanya dengan menghitung, melainkan juga dengan membiasakan. Ia merekam apa yang diklik, apa yang ditahan lebih lama, apa yang diulang, apa yang memancing marah, takut, atau penasaran. Dari sana ia membangun ruang mental tempat manusia tinggal setiap hari.

Akal imitasi pelan-pelan dibentuk oleh sejarah kliknya sendiri.

Karena itu, relasi manusia dengan teknologi modern tidak sesederhana hubungan tuan dan alat. Hubungan itu lebih mirip relasi timbal balik yang tidak seimbang. Manusia merasa memakai mesin, padahal diam-diam mesin ikut menyusun ulang kebiasaan, emosi, dan orientasi hidup.

Akibatnya tidak selalu dramatis.

Ia datang perlahan, justru karena terlalu nyaman. Manusia makin praktis, tetapi belum tentu makin reflektif. Segalanya makin cepat, tetapi belum tentu makin bijak. Koneksi makin rapat, tetapi empati belum tentu ikut menguat.

Lihat saja kegelisahan-kegelisahan kecil yang kini terasa wajar.

Sinyal internet berputar-putar sedikit, orang panik. Listrik padam sejenak, seolah pegangan hidup ikut terputus. Layar meredup, seisi hari terasa terganggu. Tetapi menurunnya kualitas percakapan, mengeringnya kepedulian, dan merosotnya kedalaman batin nyaris tidak menimbulkan kepanikan yang sama.

Di situlah candu modern bekerja paling halus.

Bukan dengan memaksa, melainkan dengan meninabobokan.

Sebagian kalangan menyebut fase ini sebagai gejala posthumanisme: suatu keadaan ketika kebanggaan manusia sebagai subjek otonom mulai terkikis oleh sistem otomatisasi. Mesin tidak lagi hanya membantu kerja tubuh, tetapi juga mengambil alih fungsi-fungsi yang dulu dianggap khas manusia: mengingat, memilih, merangkum, menilai, bahkan menyusun kata-kata.

Maka pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan lagi apakah mesin akan menjadi semakin cerdas.

Itu sudah terjadi.

Pertanyaannya adalah: apakah manusia masih cukup sadar untuk menjaga dirinya tetap manusia?

Dalam tradisi Jawa, ada nasihat ngeli ananging ora keli—mengalir mengikuti arus, tetapi tidak hanyut olehnya. Manusia tidak diminta menolak zaman. Yang dituntut hanyalah agar manusia tidak menyerahkan seluruh dirinya kepada zaman.

Nasihat itu terasa penting justru ketika segala hal bergerak terlalu cepat.

Sebab modernitas sering menyamarkan penaklukan sebagai kemudahan. Yang disebut efisiensi tidak selalu netral. Yang tampak praktis tidak selalu memuliakan manusia. Yang terasa canggih tidak otomatis membuat peradaban menjadi lebih beradab.

Hari ini orang mulai membicarakan kemampuan mesin membaca ekspresi, mengenali emosi, memetakan kecenderungan psikologis, bahkan menebak niat lewat data biometrik dan pola perilaku. Mesin tidak lagi sekadar merekam tindakan, tetapi berambisi menyingkap isi kepala.

Jika itu benar-benar menjadi kenyataan, persoalannya jauh lebih besar daripada soal privasi.

Ia menyentuh inti kebebasan manusia.

Apa jadinya jika kelak algoritma lebih piawai membaca wajah manusia daripada manusia membaca nuraninya sendiri?

Apa jadinya jika topeng sosial yang dipakai setiap hari dapat dibuka satu per satu oleh sistem yang diciptakan manusia sendiri?

Barangkali, di situlah ironi terbesar zaman ini.

Manusia membangun teknologi untuk memperluas kuasa, tetapi bisa saja berakhir dengan mengerdilkan kemanusiaannya sendiri.

Karena itu, yang perlu dijaga pada akhirnya bukan hanya kecanggihan alat.

Melainkan keberanian untuk tetap menempatkan teknologi sebagai sarana, bukan sebagai hakim diam-diam atas hidup manusia.

Kecerdasan teknis memang diperlukan. Tetapi lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah kewaspadaan moral, disiplin batin, dan kesadaran bahwa tidak semua yang bisa dihitung layak menentukan arah manusia.

Kita tentu tidak bisa pura-pura kembali ke zaman layar perahu.
Itu romantisme murahan.

Tetapi kita juga tidak wajib menyerahkan kompas batin kepada mesin.

AI boleh dipakai sebagai alat. Ia tidak boleh naik pangkat menjadi ukuran tunggal tentang apa yang penting, apa yang patut, dan siapa yang layak didengar.

Di tengah banjir otomatisasi, manusia justru harus lebih sadar untuk tetap menjadi manusia.

Laut selalu menguji pelaut pada satu hal: apakah ia masih bisa membaca langit ketika kompas mulai bohong?

Sekarang pertanyaan itu kemanusiaan yang memegang jawabannya.

Sistem adalah a rational ordering of something.                 Sutrisno – Krisis Peradaban

Transformasi—jika kata ini masih punya arti selain slogan—bukanlah sekadar perubahan prosedur, apalagi sekadar pergantian istilah. Ia adalah pergeseran mentalitas: cara masyarakat dan individu-individunya membaca kenyataan, menimbang tanggung jawab, lalu membangun sistem hidup bersama yang lebih adil, lebih sejahtera, dan—jika mungkin—lebih manusiawi. Transformasi menuntut keberanian berpikir. Dan justru di titik inilah kita sering tersandung: bukan oleh kurangnya gagasan, melainkan oleh pikiran-pikiran yang keliru tetapi telanjur mapan.

Pikiran, dalam pengertian paling sederhana, adalah cara bernalar yang menentukan tindakan. Ia bisa disebut logika, akal sehat, atau common sense. Dalam penalaran sehari-hari, kita tahu: bila ada asap, hampir pasti ada api. Tetapi dalam kehidupan sosial, penalaran semacam ini kerap dikalahkan oleh kebiasaan, kekuasaan, dan formalitas.

Di bawah ini akan direntetkan pikiran-pikiran yang menghambat transformasi berikut jalan counter-nya.

Pertama, PIKIRAN FORMALIS

Inilah cara berpikir yang menempatkan yang resmi sebagai kebenaran tertinggi. Sesuatu dianggap belum ada sebelum diberi stempel, ditandatangani, atau diresmikan. Maka tindakan ditunda, bahkan ketika keadaan mendesak. Artinya, sebelum diresmikan sebagai yang pokok entah oleh wewenang yang membawahi atau oleh kuasa resmi sebagai keabsahan maka belum ada tindakan apa-apa utuk melaksanakannya meskipun darurat bencana atau keadaan lapangan mendesak untuk penanganan masalahnya.

Ciri pikiran ini mudah dikenali: yang pertama, menaruh yang resmi sebagai hierarki tertinggi. Yang kedua, mengabaikan yang tidak resmi meskipun bisa bergerak lebih cepat dalam kondisi-kondisi yang dibutuhkan darurat atau kemendesakan lapangan. Yang ketiga, oleh karena, butuh pembenaran pernyataan resminya sesuatu, maka memuat pendekatan atas ke bawah antara yang resmi berwenang dengan keresmian “cap” berikut atribut-atributnya.

Yang paling langsung kita alami dan amati kadang membuat berdecak prihatin dan masygul adalah “pikiran resmi formal” ini muncul ketika kita merasakannya dalam seminar-seminar yang tak kunjung dimulai. Materi sudah siap, pembicara sudah hadir, tetapi waktu dikorbankan demi satu pidato pembuka. Bahkan disiapkan jeda kopi—bukan untuk berpikir, melainkan agar yang formal dapat pergi dengan terhormat. Dinamika diskusi dipenggal demi upacara. Pertanyaannya sederhana, tetapi sering tak terjawab: perhelatan acara ini mau mencapai “nilai mana”: substansi isi atau upacaranya?

Kedua, PIKIRAN “ATAS KE BAWAH”.

atau istilah asingnya top-down approach.
Pikiran ini rapi diabstraksi atau pokok-pokok argumentasi yang ditayangkan dalam power points, namun bukan dari induksi penelitian lapangan baik kualitatif maupun kuantitatif, menyakinkan dalam bahasa kebijakan, tetapi miskin pengalaman lapangan. Ia bukan hasil dialog, melainkan instruksi.

Maksudnya, pikiran “dari atas ke bawah” ini memuat dua ciri pokoknya yang secara rasional kita bisa analisa yaitu, pertama “instruksional”, artinya berisi perintah dengan surat edaran resmi yang dikuatkan oleh catatan harus dilaksanakan. Yang kedua, ia tidak mengenal dialog sebelumnya dengan “yang diinstruksi” atau yang di bawah. Paling terakhir ketika digugat mengapa surat edaran perintah dan “instruksional” tidak muncul dialog, artinya berisi perintah dengan surat edaran resmi yang dikuatkan oleh catatan yang harus dilaksanakan. Yang kedua, ia tidak mengenal dialog sebelumnya dengan “yang diinstruksi” atau yang di bawah, maka argumentasi yang membuat instruksi akan bersikap “memang harus dipaksa demi pendidikan dan peningkatan”, sebab bangsa ini butuh dipaksa untuk maju dan dipaksa untuk disiplin dan bermutu.

Padahal, dalam era setelah keterbukaan mengeluarkan pendapat, maka pikiran dari atas ke bawah mengakibatkan wacana panjang penolakan dan bila masing-masing tetap bersikukuh pada posisinya lalu unjuk rasalah yang diambil sebagai jalan keluar karena terlanjur tidak dialogis dari awalnya. Akibatnya, tujuan yang semestinya untuk transformasi bagus dan baik namun jadi “gagal” karenanya.

Contohnya mudah diingat: kewajiban publikasi jurnal sebagai syarat kelulusan. Maksudnya peningkatan mutu, tetapi pendekatannya instruksional dan tidak dialogis. Tujuan baik namun pikiran dari atas ke bawah itulah yang menghambat transformasinya.

Pelajaran yang langsung bisa diambil sebenarnya sederhana saja, yaitu kerendahan hati sesama pendidik dan intelektual untuk sabar berproses panjang mau dialog dulu baru kemudian memutuskan. Bukankah esensi salah satu sila hasil para pendiri bangsa amat cerdas belajar dari kergaman pola pikir bangsa ini dengan sila “MUFAKAT” untuk memutuskan dan bukan “voting” apabila top down approach.

Ketiga, PIKIRAN POST FACTUM

Pikiran setelah fakta terjadi baru janji tindakan solusinya. Ini adalah kebiasaan bertindak setelah kejadian terjadi. Yang muncul adalah jalan pikiran yang seakan menenteramkan hati semua dengan memberi tahu solusinya namun berwujud “janji” atau “akan”. Bus celaka, baru ada razia. Korban berjatuhan, barulah prosedur diperketat—sementara akar masalah dibiarkan.

Oleh media, janji dan solusi akan dibuat ini seharusnya ditindaklanjuti dengan tagihan pelaksanaannya. Pikiran sesudah kejadian dan baru bergerak cepat sesudah krisis menggejala. Dengan kata lain, reaksi pikiran post factum boleh muncul sebagai darurat tindak pemadam kebakaran namun pikiran jalan panjang rencana pencegahannya itulah yang terpenting agar tidak jatuh dalam lubang yang sama yang keledai saja belajar tidak terperosok ke dalamnya; manusia seharusnya lebih dari itu.

Kasus kecelakaan transportasi antarkota misalnya, tak cukup diselesaikan dengan razia seragam. Masalahnya ada pada sistem: uji kelayakan kendaraan, sistem setoran yang menekan sopir, dan absennya sistem penggajian yang manusiawi—hal-hal yang sudah lama ditinggalkan negara tetangga. Bukankah pikiran yang logis kita bisa meniru yang baik ini?

Keempat, PIKIRAN SEKTORAL

Pikiran pengotakan sektoral bagian dan yang bukan mengusahakan sinergi koordinatif keseluruhan. Artinya, cara berpikir yang mengotak-kotakkan tanggung jawab.

Yang sesungguhnya menarik untuk dicatat, mengapa pola pikir sinergi ini kompak ketika sama-sama membutuhkan dana anggaran sebagai proyek bersama. Bila dalam berproyek dana bisa kompak, mengapa ketika saat krisis, tanggung jawab saling dilempar?

Jalan penalaran ini sudah sejak manusia berperadaban menjadi petunjuk apakah kita sekretarian dalam atau kotak kita sendiri yang dinomorsatukan atau kita berkontak dan berkoordinasi dalam satu keseluruhan sebagai team. Hal ini berarti peradaban dibangun di atas kesadaran bahwa bagian dan keseluruhan saling membutuhkan—pars pro toto dan totum pro parte. Tanpa sinergi, yang terjadi bukan koordinasi, melainkan saling menghindar. Bila tidak mengikuti pola pikir ini yang menggejala akan saling melemparkan tanggung jawab manakala krisis atau kejadian negatif terjadi.

Di hadapan pikiran-pikiran penghambat transformasi ini, kita patut belajar kembali dari tingkatan intelektual rasional kecerahan para pendiri bangsa yang secara monumental sejarah mampu sekaligus berpola pikir induksi: dari data pengalaman lapangan yang partikular lalu mengabstraksikannya dalam “deduksi” rasional lalu tiap kali menariknya lagi ke lapangan untuk praktik pelaksanaannya.

Artinya, dari pengalaman-pengalaman induktif kemajemukan ragam orang yang partikular unik majemuk ini ditariklah abstraksi kemanusiaan Indonesia dalam deduksi untuk mendapatkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Maksudnya, di lapangan hidup sosial sehari-hari mesti mendapatkan “keadilan hukum”, kesejahteraan sosial, dan pemerataan ekonomi. Itulah Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang merupakan tesis abstraksi para pendiri bangsa yang butuh realisasi di lapangan nyata (induksi) hidup masyarakat sehari-hari.

Seperti sering diingatkan Mudji Sutrisno, transformasi sejati bukan pertama-tama soal sistem, melainkan soal manusia yang memanusiakan. Sistem hidup bersama yang lebih adil sejahtera hanya mungkin lahir dari subjek yang jernih pikirannya dan peka nuraninya. Tanpa itu, regulasi akan tetap dingin, kebijakan akan terus berjarak, dan perubahan tinggal menjadi upacara.

Sampai sini, inilah tesis pokok jalan keluar untuk transformasi. Sebab, bukankah sebuah sistem hidup sosial bersama adalah kemampuan mengatur sosialitas secara rasional akal sehat pikirannya untuk kebaikan bersama? Kemajuan transformasi bukan soal seberapa canggih aturan dibuat, melainkan seberapa dalam kita berani bertanya: apakah yang kita bangun sungguh memberi ruang bagi martabat manusia untuk hidup bersama secara adil dan beradab?

Sistem adalah a rational ordering of something. Di sinilah refleksi atas pikiran-pikiran penghambat transformasi menemukan jalan mengatasinya.

“C’est le ton qui fait la musique: Bukan apa yang engkau katakan, namun bagaimana engkau mengatakannya.” – Faiz, Ihwal Sesat Pikir

Perhatikan dua kalimat berikut:

“Hey, air minumnya habis!”

“Akan sangat nyaman kalau air minumnya ditambah lagi.”

Kedua kalimat itu menyampaikan informasi yang sama. Namun, cara penerima meresponsnya bisa berbeda. Perbedaannya tidak terletak pada fakta, melainkan pada cara fakta tersebut disampaikan. Kalau satu pesan disampaikan dengan beberapa cara dalam dunia psikologi, teknik ini dikenal sebagai framing.

Kita bereaksi secara berbeda terhadap situasi yang sama tergantung bagaimana situasi tersebut tampil. Cara suatu peristiwa dituturkan kerap lebih menentukan dibanding peristiwa itu sendiri. Manusia tidak hidup di dalam realitas yang polos, melainkan terhadap makna yang dilekatkan pada peristiwa tersebut. Bahasa, dalam pengertian ini, bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga proses produksi makna.

Eksperimen klasik Daniel Kahneman dan Amos Tversky pada dekade 1980-an menunjukkan hal itu dengan gamblang. Dalam sebuah skenario tentang wabah yang mengancam 600 nyawa, responden diminta memilih antara dua opsi kebijakan.

Pilihan A: membiarkan meninggal 400 orang.

Pilihan B menawarkan 33% kesempatan 600 orang bisa diselamatkan, namun sisanya tidak selamat.

Hasilnya, ketika opsi disajikan sebagai peluang penyelamatan—gain frame—mayoritas memilih kepastian menyelamatkan 200 orang ketimbang memilih risiko. Namun ketika opsi yang sama dibingkai sebagai kemungkinan kematian—loss frame—pilihan mayoritas justru beralih pada spekulasi yang berisiko. Eksperimen ini membuka satu kesimpulan penting: rasionalitas manusia bukanlah entitas murni yang steril dari bahasa. Cara kita berpikir selalu sudah dipengaruhi oleh cara dunia disusun dalam kata-kata. Cara kita menimbang risiko, menilai kebijakan, atau memahami peristiwa sosial selalu dipengaruhi oleh bagaimana realitas itu dibingkai.

Kesadaran akan framing mulai menguat seiring munculnya era media massa 1970-an. Setelah audiensi terpapar dengan aliran informasi yang terus menerus, tampak jelas bahwa media bukan hanya memengaruhi audiensi, tetapi juga menciptakan medan pertarungan makna.

Seperti dikatakan Benjamin Cohen, meski media tidak terlalu efektif dalam memberitahukan apa yang kita pikirkan, namun cukup mangkus dalam memengaruhi apa yang seharusnya dipikirkan. Di titik inilah framing menjelma menjadi persoalan etis dan politis. Media bukan sekadar cermin realitas, melainkan juga bengkel makna—tempat realitas dirakit, dipilah, dan diberi penekanan tertentu. Apa yang perlu disorot menjadi penting; apa yang perlu diabaikan perlahan menghilang dari kesadaran kolektif.

Akar teori framing sering dilacak pada pemikiran sosiolog Erving Goffman. Goffman menyebut ini sebagai kerangka desain interpretif yang kita gunakan dalam pengalaman sehari-hari untuk memahami dunia. Frame atau kerangka membantu kita mereduksi kompleksitas informasi, namun ia bertindak dengan cara dua arah: frame membantu menginterpretasikan dan merekonstruksi realitas bahwa makna dunia dipahami oleh individu berdasarkan keyakinan, pengalaman, dan pengetahuan dunia mereka.

Di sinilah perspektif Mudji Sutrisno berkelindan. Dalam refleksi filsafat kebudayaannya, Mudji kerap menekankan bahwa manusia adalah makhluk penafsir—homo interpretans. Kita tidak pernah berhadapan dengan realitas telanjang; selalu ada selubung makna, nilai, dan kepentingan yang menyertainya. Framing, dalam konteks ini, bukan sekadar teknik komunikasi, melainkan ekspresi dari cara kebudayaan bekerja dalam membentuk kesadaran.

Maka framing tidak pernah netral. Ia selalu membawa jejak ideologi, bahkan ketika tampil sebagai bahasa yang tampak wajar dan objektif. Ketika media memilih kata “penyesuaian anggaran” alih-alih “pemotongan hak sosial”, atau “stabilitas keamanan” alih-alih “pembatasan kebebasan”, yang bekerja bukan sekadar stilistika, melainkan politik makna.

Dalam masyarakat demokratis, di mana media sering disebut sebagai pilar keempat, kesadaran akan framing menjadi kunci literasi publik. Framing membantu kita membaca bukan hanya apa yang diberitakan, tetapi bagaimana dan untuk kepentingan siapa suatu peristiwa diceritakan.

Pada tingkat makro, framing beroperasi melalui struktur pemberitaan: pemilihan isu, narasumber, dan sudut pandang. Pada tingkat mikro, framing memengaruhi cara individu memproses informasi, berkelindan dengan mekanisme priming—yakni penyediaan konteks awal yang menjadi rujukan penilaian berikutnya. Apa yang pertama kali ditanamkan, sering kali menjadi standar untuk menilai segalanya.

Menariknya, framing tidak hanya milik media atau politik. Penulis fiksi, penulis biografi, bahkan kita sendiri dalam menceritakan hidup, terus-menerus melakukan pembingkaian. Kehidupan yang biasa dapat dihadirkan sebagai kisah heroik; kegagalan dapat ditata ulang sebagai proses pembelajaran. Dalam arti ini, framing adalah cara kita berdamai—atau berkelahi—dengan kenyataan.

Pada akhirnya, hampir tidak ada komunikasi yang bebas dari framing. Setiap kata memilih, setiap kalimat menekankan, setiap cerita menyembunyikan kemungkinan cerita lain. Yang sering luput kita sadari adalah: ketika kita merasa sedang memahami dunia, boleh jadi kita sedang mengikuti kerangka yang telah disiapkan untuk kita.

Sadarilah bahwa apa pun yang terkomunikasikan pasti mengandung framing, dan segala hal —termasuk yang didengar dari teman yang terpercaya atau dari postingan hoax di media sosial— tidak akan bersih dari efek framing.

Termasuk tulisan ini.